A. Latar Belakang Masalah
Tatanan kehidupan masyarakat yang kurang terarah merupakan akibat dari sistem perekonomian yang tidak kuat, telah mengantarkan masyarakat bangsa pada krisis yang berkepanjangan. Krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebenarnya bersumber dari rendahnya kualitas, kemampuan dan semangat kerja. Secara jujur dapat dikatakan bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan terlalu banyak mengandalkan intervensi pihak asing.[1]
Begitupun saat ini pendidikan di Indonesia belum banyak mengalami perbaikan. Dengan demikian kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini tergambar dengan prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumber daya manusia, yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun, padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah tidak bisa dihindari. Indonesia kini menjadi bagian dari kompetisi masyarakat dunia. Jika tidak bisa menjadi pemenang, maka akan menjadi yang kalah serta tertinggal dari masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan.[2]
Kemajuan suatu negara dapat dipengaruhi oleh pendidikan yang menciptakan sumber daya manusia yang memiiliki kompetensi untuk bersaing di tengah kehidupan modern dan era globalisasi seperti sekarang ini. Era globalisasi dan modernisasi menuntut agar manusia mempunyai kredibilitas yang dapat berkompetisi untuk mempertahankan eksistensinya dan salah satu alat untuk mencapai hal tersebut adalah pendidikan. Secara fungsional, pendidikan ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia[3]. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 UU no. 20 tahun 2003, bahwa:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”[4]
Dari berbagai studi dan pengamatan, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.[5]
Oleh karena itu pendidikan memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya, yakni desentralisasi kekuasaan dengan mempersilakan sekolah untuk memiliki ruang yang lebih luas dalam bergerak dan berkembang sesuai strategi unik mereka dalam mengelola sekolahnya secara efektif. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah.[6]
Di Indonesia sendiri kebijakan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masih terbilang relatif baru dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan ditingkat daerah sampai ke sekolah masing-masing, yakni dimulai sejak tahun 1999/2000, yang ditandai dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang-undang No 22 tahun1999 tentang otonomi daerah dibidang pendidikan dan Undang-undang no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).[7]
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya merupakan sistem manajemen dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.
Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.[8]
Dengan latar belakang tersebut jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena manajemen berbasis sekolah (MBS) memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian dan mengetahui lebih jauh tentang “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP”
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan, sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Manajemen kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan di SMP?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?
3. Bagaimana hasil implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan di SMP ?
C. Defenisi Operasional Variabel
Pengertian operasional variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti sehingga dapat menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca. Adapan variabel yang dimaksud dalam penelitan ini adalah “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP”.
Implementasi mengandung arti pelaksanaan dan penerapan. Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas, sedangkan Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran.
Berdasarkan penjabaran diatas maka Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk pengelolaan sekolah berdasarkan sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien dalam rangka, pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan.
Dengan demikian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang akan diamati dalam penelitian ini adalah (1) Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, (2) Manajemen Tenaga Kependidikan (3) Manajemen Sarana dan Prasarana (4) Manajemen Keuangan.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penlitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengatahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di di SMP.
b. Untuk mengatahui factor pendukung dan penghambat mengatahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di di SMP.
E. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu.
2. Praktis
a. Bagi Kepala Sekolah
Sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
b. Bagi Para Guru
Hendaknya lebih berperan aktif dalam kegiatan pengorganisasian dan juga dalam kegiatan sekolah.
c. Bagi komite
Hendaknya lebih berperan aktif dalam dunia pendidikan. Lebih memantau perkembangan yang terjadi di lembaga tersebut.
d. bagi peneliti
Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penelitiannya yang berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).
F. Kajian Pustaka
a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
School Based Management (SBM) sudah lama dipakai terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, seperti: di Inggris disebut Local Management Of Schools, di Australia (Victiria) The School Of The Future, di Amerika Serikat Charter School, atau Site Based Management dan School-Based Leadership dan di Hongkong disebut School Management Intiative. Sedangkan pengertian tentang MBS pada umumnya cukup beragam, namun secara umum pengertian MBS disini dapat disimpulkan yaitu: keseimbangan kekuasaan dan wewenang (Power & Authorities) antara sekolah, pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu.[9]
Menurut Mulyasa mendefinisikan manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada sekolah, dan perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional.[10]
Dede Rosyada, mengutip pendapat Etheridge, menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa, dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah, dalam proses pengambilan berbagai keputusan.[11] Menurut Nanang Fatah, Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat.[12]
Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
b. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Sebagai salah satu konsep dan paradigma baru pendidikan di era otonomi, manajemen berbasis sekolah (MBS) berupaya terwujudnya sistem pendidikan yang memberdayakan, demokratisasi yang berorientasi pada kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab sekolah. Dari sinilah tujuan utama manajemen berbasis sekolah (MBS) diperoleh yaitu untuk membuat sekolah lebih independen dan terus menerus meningkatkan kinerja sekolah terutama peningkatan out put pendidikan melalui proses belajar mengajar yang bermutu.
Manajemen berbasis sekolah, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Pendidikan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif serta disintensif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah.[13]
Manajemen pendidikan berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif lebih rincinya, manajemen berbasis sekolah (MBS) bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan
Dalam pengambilan keputusan partisipatif, Simon, menggunakan istilah yang sangat luas untuk mencakup tiga bidang cakupan masalah, pertama menemukan masalah yang menarik perhatian dan yang menyertai masalah tersebut. kedua, bagian dari proses pengambilan keputusan. Ketiga, evaluasi terhadap solusi dan pilihan terhadap berbagai solusi.[15]
Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, manajemen berbasis sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya, diharapkan:
1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya untuk kemudian dapat mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah
2. Sekolah dapat mengembangkan sendiri program-program sesuai dengan kebutuhannya.
3. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masingmasing kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah serta.
4. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.[16]
Levacic, mengidentifikasi tiga tujuan manajemen berbasis sekolah, yaitu (1) Efisiensi, (2) Efektifitas dan (3) Tanggung jawab. Pertama, dengan manajemen berbasis sekolah (MBS), proses peningkatan mutu pendidikan akan berlangsung secara efisien, terutama dalam penggunaan sumberdaya manusia. Kedua, dengan manajemen berbasis sekolah, mutu pendidikan sekolah dapat meningkat, melalui peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ketiga, dengan manajemen berbasis sekolah respon terhadap siswa lebih besar.[17]
Tujuan utama manajemen berbasis sekolah manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah meningkatkan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru. Pemeratan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan perduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.[18]
Sementara itu menurut Departemen Pendidikan Nasional yang di kutip Nurkolis, tujuan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah : pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan keperdulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.[19]
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen berbasis sekolah (MBS) menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tetntang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah lebih akuntabel, transparan, egaliter dan demokrasi.[20]
Adapun manfaat-manfaat dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai berikut :
a. Secara formal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bisa memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah
b. Meningkatkan moral guru
c. Keputusan yang diambil sekolah mempunyai akuntabilitas
d. Menyesuaikan sumber keungan terhadap tujujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah.
e. Menstimulasi timbul pemimpin baru.
f. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam mencapai kebutuhan sekolah.[21]
Menurut Mulyasa menyatakan tentang manfaat Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai berikut :
“Memberikan kebebasan dan kekuatan yang besar pada sekolah disertai tanggungjawab”[22]
Sedangkan Supriono dan Achmad Sapari mendefinisikan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah sebagai berikut :
“Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah yaitu mengembangkan potensi sekolah sehingga kesejahteraan lebih maju”[23]
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan simpulkan bahwa manfaat Manajemen Berbasis Sekolah yang dimaksud yaitu kemampuan mengelola segala potensi yang dimiliki oleh sekolah dengan inovasi dan kreativitas untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, anak didik, kesejahteraan karyawan sekolah maupun semua elemen yang terkait.
d. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dalam penerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sekolah perlu memiliki sejumlah karakteristik dari manajemen berbasis sekolah (MBS) tersebut agar sekolah lebih efektif. Karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya dan administrasi. [24]
Karakteristik MBS menurut Nurkolis mencakup karakteristik output yang diharapkan, proses dan input. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan berikut :
1. Output yang diharapkan
Sekolah harus memiliki output yang diharapkan, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output bisa berupa prestasi akademik dan juga prestasi non akademik.
2. Proses
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi
b. Kepemimpinan sekolah yang kuat
c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif
e. Sekolah memiliki budaya mutu
f. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis
g. Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian
h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat
i. Sekolah memiliki keterbukaan manajemen
j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah
k. Komunikasi yang baik
l. Sekolah memiliki akuntabilitas
3. Input pendidikan
Input pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas
b.Sumber daya tersedia dan siap
c.Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi
d.Memiliki harapan prestasi yang tinggi
e.Fokus pada pelanggan
f. Input manajemen[25]
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah adalah upaya sekolah untuk dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya dan administrasi.
e. Komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut E. Mulyasa, sedikitnya terdapat tujuh komponen manajemen yang harus mendapatkan perhatian dan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS), yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, serta manajemen layanan khusus lembaga pendidikan.
1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran
Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooporatif, komprehensip, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.[26]Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyusuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran.[27]
Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah, ia harus bertanggun jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekalah. Untuk krepentingan tersebut, sedikitnya ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan kebudayaan dan kebutuhan murid, miningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.[28]
2. Manajemen Tenaga Kependidikan
Dalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[29]
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan sumbangan terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat.[30]
Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup kegiatan:
a. Analisis Pekerjaan
Kegiatan analisis pekerjaan sangat penting dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan orgnaisasi, karena merupakan dasar yang akan memperlancar pelaksanaan kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) lainnya. Diantaranya untuk melaksanakan kegiatan perencanaan SDM, karena dengan hasil analisis pekerjaan berupa uraian pekerjaan atau deskripsi pekerjaan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti memprediksi jumlah SDM yang dibutuhkan organisasi, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, orientasi, penyusunan kurikulum pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja dan lain sebagainya.[31]
b. Perencanaan SDM
Menurut T. Hani Handoko terdapat tiga bagian perencanaan personalia, yaitu (1) penentuan jabatan-jabatan, yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, (2) pemahaman pasar tenaga kerja dimana karyawan potensial ada, dan (3) pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan.[32]
c. Rekrutmen dan Seleksi SDM
Penarikan (rekrutmen) berkenaan dengan pencarian dan penarikanbsejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sedangkan seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu.[33]
d. Pelatihan dan Pengembangan
Program pelatihan dan pengembangan mempunyai dua tujuan utama, pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan, kedua, program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran.[34]
e. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja seara sederhana diartikan sebagai kegiatan organisasi dalam menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh anggota organisasi. Disamping itu penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai proses pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan pekerjaan seorang anggota organisasi atau tim kerja. Dari hasil observasi itu dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang menunjuka kelemahan/kekurangan atau kelebihan serta keberhasilan atau kegagalan seorang anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.[35]
f. Kompensasi dan Pemberhentian
Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan diwaktu yang akan datang.[36] Sedangkan pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai.[37]
3. Manajemen kesiswaan
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalu proses pendidikan di sekolah.
Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan setidaknya memiliki tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemejuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.[38]
4. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.[39]
Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan bepengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan saran dan prasarana pembelajaran yang baik.[40]
Lipham yang dikutip oleh E. Mulyasa mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran terdapat empatfase kegiatan pokok, yaitu:
a. Merencanakan Anggaran, merupakan kegiatan menidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-efectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
b. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
c. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
d. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.[41]
5. Manajemen Sarana Prasarana
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah pasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalangnya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendiikan agar dapat membberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalanya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. [42]
6. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubunga sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang dapat berperan dalam bembina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik disekolah.
Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) memajuhkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.[43]
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen manajemen mutu disekolah sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dan keselarasan baik di dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran maka komponen-komponen diatas perlu manajemen yang baik.
7. Layanan Khusus
Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah (MBS) yang efektif dan efesien.
Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu: “... manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 4).[44]
f. Implementasi Manajeman Berbasis Sekolah (MBS)
Dalam mengimplementasikan MBS semua komponen sekolah harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan pendidikan, output yang diperoleh dari proses pendidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan itu tidak terlepas dari peranan sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua. Dalam kaitan ini Ametembun merinci apa yang harus dilakukan penyelenggara pendidikan dalam pelaksanaan konsep MBS secara sistematik.
1. Menyusun organisasi
2. Perumusan tujuan
3. Penyusunan anggaran
4. Alokasi Personil
5. Pengembangan kurikulum
6. Penyebaran informasi
7. Pembuatan keputusan.[45]
Menurut Nukholis implementasi MBS akan berhasil melalui strategi- strategi sebagai berikut. Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara kesinambungan, akses informasi ke segalabagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara efektif. Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam dewan sekolah yang aktif. Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggungjawabnya secara sungguh-sungguh. Keenam, adanya guidelines dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi akan akuntabilitas yang minimalnya diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Kedelapan, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialisasi konsep MBS, identifikasi peran masing-masing.[46]
Sedangkan menurut Husaini Usman indikator bahwa MBS sudah berhasil disekolah ditunjukkan oleh lima hal, yaitu:
a. Adanya kemandirian sekolah yanng kuat.
b. Adanya kemitraan sekolah yang efektif.
c. Adanya partisipasi yang kaut dari orang tua dan masyarakat.
d. Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah.
e. Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah[47]
Dalam rangka mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah secara efektif dan efisien maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada mulai dari kepala sekolah, orang tua, masyarakat, sarana prasarana serta unsur terkait lainnya.
Melalui era otonomi pendidikan, keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya penerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi mereka harus aktif menentukan dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam program-program sekolah,dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi. Karena pada hakikatnya komunikasi adalah satu bentuk keterlibatan, dan keterlibatan berarti partisipasi aktif masyarakat di dalam program dan kegiatan sekolah.
Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan mempunyai banyak keuntungan, sebagaimana dikemukakan Nurkolis yang mengutip pendapat Rhoda yaitu :
a. Pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa dapat berkembang secara signifikan
b. Orang tua dapatmengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah.
c. Orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formula-formula positif untuk pendidikan anaknya
d. Akhinya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.[48]
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demikian pentingnya implementasi MBS mengingat tahap ini merupakan realisasi nyata dari kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Tanpa adanya implementasi MBS maka sebuah kebijakan tidak lebih dari sekedar impian kosong atau sesuatu yang hanya berhenti pada dataran konsep tetapi tidak direalisasikan melalui langkah-langkah nyata.
G. Metodologi Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan analisis implementasi pelaksanaan manajemen berbasis Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Objek yang diteliti adalah (1) Manajemen Kurikulum dan pembelajaran, (2) Manajemen Tenaga Kependidikan (3) Manajemen Keuangan, (4) Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 4 Anggeraja Kab. Enrekang.
b. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh guru yang terdapat pada SMP, berjumlah 13 guru, baik yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun yang berstatus sebagai honorer.
c. Tahap Penelitian
Pelaksanaan penelitian dibagi atas 2 tahapan yaitu:
a. Tahap perencanaan penelitian
Tahap ini peneliti terlebih dahulu melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dilapangan yaitu:
1. Penelitian pendahuluan; observasi jumlah responden dan dokumentasi
2. Menyusun instrumen penelitian
3. Pengurusan surat izin penelitian
4. Menyusun jadwal penelitian
b. Tahap pelaksanaan penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian merupakan inti kegiatan penelitian. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
1. Penyebaran instrumen penelitian yang direncanakan maksimal 6 hari. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa 13 responden yang ditentukan memiliki jadwal pembelajaran dan kesibukan yang berbeda.
2. Pengumpulan instrumen
3. Analisis data
4. Penyusunan laporan hasil dan pembahasan penelitian
d. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan suatu penelitian yang merupakan langkah penting metode ilmiah, oleh karena itu pengumpulan data diperlukan dalam suatu penelitian.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah:
1. Teknik wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung untuk menyelidiki pengalaman, perasaan, motif, serta motivasi. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang: a). Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah bagi SMP b), faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP.
2. Teknik Angket, angket yang dimaksud adalah berupa daftar pertanyaan yang harus diisi dan dijawab oleh responden. Teknik ini diberlakukan untuk memperoleh data dari seluruh guru SMP tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
e. Instrumen Penelitian
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah.[49]
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah skala psikologi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis skala yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala likert yaitu metode penskalaan pertanyaan/pernyataan sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. [50] Dengan demikian skala likert pada penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi guru tentang implementasi Manajemen Bedrbasis Sekolah (MBS) pada aspek kurikulum, tenaga pendidikan, sarana prasarana dan keuangan pada sekolah yang diteliti. Jawaban setiap item instrument pada skala likert yang digunakan gradasinya dari sangat positif sampai sangat negatif.
Tabel 1: Skor Jawaban Skala
Jawaban
|
Skor Jawaban
Positif
|
Skor Jawaban Negatif
|
Sangat Setuju (SS)
|
4
|
1
|
Sesuai (S)
|
3
|
2
|
Kurang Setuju (KS)
|
2
|
3
|
Sangat Tidak Setuju (TP/TS)
|
1
|
4
|
Kisi-Kisi Instrumen Angket Manajemen Berbasis Sekolah
Aspek
|
Indikator
|
Jumlah Butir
|
Nomor Item
|
Manajemen perencanaan kurikulum dan Pembelajaran
|
1. Perencanaan
|
3
|
1,2,3
|
2. Pelaksanaan
|
2
|
4,5
| |
3. Penilaian
|
2
|
6,7
| |
Manajemen ketenagaan pendidikan
|
1. Perencanaan dan perektutan
|
2
|
8,9
|
2. Pembinaan dan pengembangan
|
2
|
10,11
| |
3. Penilaian dan kompensasi
|
3
|
12,13,14
| |
Manajemen sarana dan prasarana
|
1. Perencanaan sumber daya
|
2
|
15,16
|
2. Pengadaan sarana prasarana
|
2
|
17,18
| |
3. Penrawata sarana prasarana
| |||
Manajemen keuangan
|
1. Perencanaan anggaran
|
3
|
19,20,21
|
2. Pelaksanaan dan anggaran
|
1
|
22
| |
3. Akutansi dan Pertanggun Jawaban anggaran
|
2
|
23,24
|
Sementara intrumen yang digunakan untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat imlementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalalah wawancara.
f. Teknik Analisi Data
Data yang terkumpul melalui skala dianalisa berdasarkan teknik deskriktif dengan prosentase gambaran implementasi manajemen berbasis sekolah dalam hal ini penulis menggunakan rumus
P =
Keterangan:
P= Angka persentase
Sedangkan untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat maka digunakan metode analisis SWOT yaitu Strength (kekuatan), weaknes (kelemahan), opportunity (peluang), treath (ancaman).
[1] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Cet. XII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004) h, 3
[3] Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah / Madrasah (MMBS / M) , (CEQM: 2004). h. 1
[4] Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB II Pasal 3. h. 6
[5]Wawan Kuswara, “School Based Management (SBM): Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah”, (Bandung: Media Pembinaan, 2003), h. 15
[6] Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi, (Jakarta : Grasindo, 2003), hal. 41
[7] Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28
[8] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi. h. 11
[9] Hikmat RJ Suganjar, “School Based Management (SBM) : Format Madrasah Masa Depan dan Masa Depan Madrasah”, dalam Media Pembinaan, Bandung, Mei 2003, h. 7
[10] E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Cet. IV: Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.33
[12]Nanang Fatah, Modul Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Penerbitan Universitas Terbuka, 2004), h. 1.3
[13] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi. h. 25
[14] Umaedi, Managemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001). h. 4
[15] Safarudin dan Anzizhan, Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 46
[16] Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 84
[17] Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, h. 86
[18] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, h. 13
[19] Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, Dan Aplikasi, ( Jakarta: PT. Grasindo,2005) h. 27
[20] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, h. 26
[21] Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi. h. 25-26
[22] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, h, 25
[23] Supriono dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah, ( Jawa Timur : SIC,2001 ) h.66
[24] E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah:Konsep, Strategi dan Implementasi h. 29
[25] Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, Dan Aplikasi, h.64-66
[26] Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,Manajemen Pendidikan. (Cet.IV;Bandung:AlFabeta,2009), h. 191.
[27] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Komsep, Strategi dan Implementasi,h. 40.
[28] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Komsep, Strategi dan Implementasi,h. 41.
[29]Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,Manajemen Pendidikan. h. 230.
[30] Departemen Pendidikan Nasional, Modul DIKLAT,Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah, tahun 2008, h. 6
[31] Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, (Yogyakarja: Gadjah Mada Univercity Press, 2003) cet ke-1, h. 313
[32] T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003) cet. ke-18, h. 235
[33] T. Hani Handoko, Manajemen, h. 240
[34] T. Hani Handoko, Manajemen, h.103
[35] Hadari Nawawi, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, (Cet. I, Yogyakarja: Gadjah Mada Univercity Press, 2003), h 323
[36] T. Hani Handoko, Manajemen, h. 245
[37] E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah:Konsep, Strategi dan Implementasi, h. 44
[38] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Komsep, Strategi dan Implementasi, h. 46.
[39] Agus Sartono, Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, (Cet. I, Yogyakarta: FE UGM, 1994), h. 8
[40] E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h. 193
[41] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Komsep, Strategi dan Implementasi, h. 174-175
[44] E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi,h. 52
[45] Ametembun. School Based Management, (Bandung: Suri, 2001) h. 30
[46] Nurkholis, School Based Management, h. 132-134
[47] Husaini Usman, Manajemen : Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, h. 579
[48] Nurkolis, School Based Management, h. 126
[49]SuharsimiArikunto, MannajemenPenelitian (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2009), h. 101.
[50] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. h. 134
[51]Sudjana,Dasar-Dasar Proses BelajarMengajar (Bandung: SinarBaruAlgesindo, 2004), h. 40.
